UU Mata Uang Rugikan Advokat

• Acara Peradilan (0)
• Hak Asasi Manusia (2)
• Hukum Keluarga (1)
• Hukum Pidana (1)
• Info Fakulltas (2)
• Klinik Hukum (1)
• Mahkamah Konstitusi (1)
• News (29)
• Seminar Nasional (1)

Tarik Menarik dalam Menyusun Hierarki Perundang-Undangan (2674)

Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika (1317)

Term of Reference Seminar Nasional Membedah Sejarah Keistimewaan DIY ( Tinjauan Yuridis dan Politis) (1290)

Penerimaan Mahasiswa Baru (1044)

UU Mata Uang Rugikan Advokat (893)

Menyukai fhwidyamataram.ac.id

lady fem pada Program 100 Hari Menkominfo Tifatul

RoseOnline pada Program 100 Hari Menkominfo Tifatul

rental mobil solo pada Program 100 Hari Menkominfo Tifatul

COVER Wahyu Harini (9)

COVER USWATUN (7)

Cover Sunarno Bu Tri (12)

cover siti (9)

Cover Risqi Bakri (11)

Cover Muslim Azis dan Sholeh (6)

Cover Macell, Cacat tersembunyi (6)

Cover Kurniawan aris (Autosaved) (8)

COVER KLAUSULA EKSONERASI (9)

Cover Jafar Sodik dan Sri Lestari (15)

• 03 Juli 2011
PLKH FAKULTAS HUKUM ANGKATAN 2008

Minggu, 05 Juni 2011 - 22:28:50 WIB
UU Mata Uang Rugikan Advokat
Diposting oleh : Administrator
Kategori: News - Dibaca: 894 kali

Profesi advokat seringkali disebut sebagai profesi prestise. Kebanyakan lulusan fakultas hukum dari universitas manapun pasti bermimpi menjadi advokat. Salah satu daya tarik profesi ini adalah gelimang harta karena sudah menjadi rahasia umum bahwa tarif advokat dikenal cukup tinggi. Tidak sedikit pula, ada kalangan advokat yang tarifnya tidak lagi dipatok dengan mata uang Rupiah, tetapi Dollar.

Nah, perkembangan legislasi baru-baru ini mungkin akan menjadi kabar tidak mengenakkan bagi advokat bertarif Dollar atau mata uang asing lainnya. Disahkan Selasa lalu (31/5) dalam rapat paripurna, DPR baru saja menelurkan UU Mata Uang. Beleid anyar itu memuat beberapa aturan penting terkait mata uang Rupiah, salah satunya adalah kewajiban menggunakan Rupiah untuk transaksi yang terjadi di wilayah Indonesia.

Diatur dalam Pasal 21 ayat (1), UU Mata Uang menegaskan bahwa Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau transaksi lainnya yang dilakukan di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia.

Kewajiban ini tidak main-main karena UU Mata Uang juga menyertakan ancaman sanksi pidana. Pasal 33 menetapkan denda paling banyak Rp200 juta dan pidana kurungan paling lama satu tahun jika kewajiban penggunaan Rupiah itu dilanggar. Namun, UU Mata Uang tetap memberikan beberapa pengecualian untuk beberapa jenis transaksi tertentu.

Pasal 21 ayat (2) menyatakan kewajiban menggunakan Rupiah tidak berlaku bagi transaksi dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara; penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri; transaksi perdagangan internasional; simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau transaksi pembayaran internasional.

Dalam pidatonya saat pengesahan UU Mata Uang di rapat paripurna, Menteri Keuangan Agus Martowardojo memaparkan filosofi di balik kewajiban penggunaan Rupiah. Menurutnya, kewajiban itu dilandasi semangat mencintai mata uang sendiri ketimbang mata uang negara lain.

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengimbau semua warga negara wajib cinta mata uang Indonesia. Oleh karenanya, UU Mata Uang mengharuskan penggunaan rupiah sebagai alat transaksi di Indonesia. Mata uang asing tidak diperkenankan, meski mata uang tersebut berasal dari negara tetangga.

�Semoga undang-undang ini dapat meningkatkan martabat bangsa di tingkat nasional maupun internasional,� ujar Agus menyampaikan harapan Pemerintah terhadap UU Mata Uang.

Tidak termasuk jasa

Sebagaimana ditegaskan sebelumnya, UU Mata Uang memberikan beberapa pengecualian terkait kewajiban penggunaan Rupiah. Pengecualian itu tidak melingkupi transaksi yang berkaitan dengan jasa. Hal ini ditegaskan oleh Anggota Komisi XI DPR Harry Azhar Azis ketika dihubungi hukumonline, Rabu (1/6). Dengan kata lain, transaksi jasa hukum yang terjadi di wilayah Indonesia juga wajib menggunakan Rupiah.

�Ya, jasa pengacara juga harus dibayar dengan Rupiah,� kata Harry menjawab pertanyaan hukumonline.

Merespon hal ini, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia Hasanuddin Nasution tegas menyatakan keberatan jika jasa pengacara diwajibkan menggunakan Rupiah. Alasannya, papar Hasanuddin, profesi pengacara adalah profesi trans border atau lintas negara sehingga sangat mungkin bersentuhan dengan unsur asing.

�Tidak bisa, kewajiban ini jelas tidak bisa diberlakukan untuk profesi pengacara, karena profesi ini sifatnya trans border yang tidak mengenal batas wilayah dan waktu,� dia menegaskan.

Kewajiban tersebut, lanjut Hasanuddin, jelas akan merugikan kalangan pengacara. Pasalnya, jika kewajiban tersebut diberlakukan, maka klien asing akan enggan menggunakan jasa pengacara Indonesia. Atau kalaupun mereka menggunakan pengacara Indonesia, transaksinya dilakukan di luar wilayah Indonesia.

�Nanti pajaknya untuk negara lain, ujung-ujungnya pemerintah sendiri yang rugi,� tukasnya. Hasanuddin juga menyayangkan kenapa DPR dan Pemerintah tidak meminta pendapat pihak terkait seperti kalangan pengacara.

Ibarat pepatah �nasi sudah menjadi bubur�, UU Mata Uang sudah disahkan DPR dan tinggal menunggu waktu untuk resmi diundangkan. Keberatan seperti yang diutarakan Hasanuddin pastinya tidak akan mengubah pasal-pasal dalam UU Mata Uang. Namun, sesuai mekanisme yang berlaku, pihak yang merasa keberatan sebenarnya diberi jalan untuk mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Soal ini, Hasanuddin tidak mau sesumbar. Dia mengaku akan membicarakan terlebih dahulu persoalan ini di kalangan pengacara. Sementara, langkah yang terpikir adalah mengirimkan surat ke Pemerintah sebagai ungkapan protes. �Mungkin kami akan surati Menteri Keuangan,� pungkas Hasanuddin.

16 Komentar :

iPaymu.com Pembayaran Online Indonesia
12 Agustus 2011 - 08:24:15 WIB

Thanks atas sharingnya, buat tambahan pengetahuan....

masram
22 September 2011 - 17:39:12 WIB

saya setuju dengan pernyataan dan saran agar dalam lingkup pengadilan agama perlu ditambah kewenangannya termasuk menangani masalah pidana islam, tinggal bagaimana kemudian disusun undang-undang baru,,

yurike
04 November 2011 - 03:28:02 WIB

apakah ini UUD terbaru??????????? ?????????

Terkini
08 November 2011 - 14:00:59 WIB

biasanya nunggu pengesahan lamaaa...

Informasi Kredit Terbaik di Indonesia
25 Februari 2012 - 02:35:18 WIB

Terimakasih banyak uuntuk infonya...

Domain Murah
25 Februari 2012 - 03:17:09 WIB

Terimakasih atas artikelnya....

cara membuat blog
25 Februari 2012 - 04:40:45 WIB

Website yang menarik...

sbobet
25 Februari 2012 - 06:11:46 WIB

harus banyak diberikan pendidikan ahlak...

JasaSEO
29 Februari 2012 - 04:07:53 WIB

Terimakasih banyak untuk semua beritanya pak admin....

agen bola
13 Maret 2012 - 06:55:28 WIB

jangan sampai terkena narkoba...

agen bola
13 Maret 2012 - 07:11:54 WIB

Jauhi narkoba...

cara memakai jilbab
13 Maret 2012 - 08:05:01 WIB

jangan di dekati deh narkoba...

foredi
13 Maret 2012 - 09:10:22 WIB

makasih atas informasinya...

puisi cinta
13 Maret 2012 - 09:39:39 WIB

Semoga akan semakin sukses...