• Acara Peradilan (0)
• Hak Asasi Manusia (3)
• Hukum Keluarga (1)
• Hukum Pidana (1)
• Info Fakulltas (3)
• Klinik Hukum (1)
• Link Kerjasama Perpustakaan (1)
• Mahkamah Konstitusi (1)
• News (33)
• Seminar Nasional (1)





Menyukai fhwidyamataram.ac.id








• 03 Juli 2011
PLKH FAKULTAS HUKUM ANGKATAN 2008


Senin, 16 Januari 2012 - 20:01:37 WIB
Komnas HAM: Kasus Bima Bukan Pelanggaran HAM Berat
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Hak Asasi Manusia - Dibaca: 717 kali

Aksi brutal aparat keamanan ketika membubarkan paksa pengunjuk rasa di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi salah satu topik yang dibahas dalam rapat dengar pendapat Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Sejumlah anggota dewan mempertanyakan hasil investigasi yang telah dilakukan Komnas HAM. Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim mengatakan Komnas HAM baru sekali turun ke lapangan, yakni dua hari setelah peristiwa penembakan yang menewaskan dua warga ini terjadi. Komnas HAM juga sudah mendengarkan keterangan masyarakat, aktivis front anti tambang, gubernur, bupati, dan kapolda. Namun, Komnas HAM belum berani menyimpulkan adanya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa ini. “Kami belum bisa menyimpulkan adanya pelanggaran HAM berat. Unsur-unsurnya belum terpenuhi,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Senin (16/1). Aboe Bakar Al Habsyi langsung memotong penjelasan Ketua Komnas HAM ini. Anggota Komisi III dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini justru berpendapat sebaliknya. Di lapangan, telah ditemukan fakta adanya perencanaan ‘penyerangan’ secara detail, ada aparat yang menggunakan handphone satelit, dan senjata yang mengarah ke pengunjuk rasa. “Apakah ini tak termasuk kedalam unsur sistematis?” selidik Aboe Bakar. Berdasarkan catatan hukumonline, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) telah memberikan definisi baku mengenai pelanggaran HAM berat. Yakni, tindakan pelanggaran HAM itu harus dilakukan secara sistematis oleh pelaku pelanggaran HAM. Penjelasan Pasal 104 ayat (1) menyatakan “Yang dimaksud dengan ‘pelanggaran hak asasi manusia yang berat’ adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (arbitrary/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic diserimination).” Lebih lanjut, Aboe Bakar menilai fakta lain adanya tindakan sistematis adalah disiapkannya sejumlah ambulan di sekitar lokasi kejadian. Upaya ini dianggap bahwa aparat sudah memperkirakan akan jatuhnya korban di antara para pengunjuk rasa. Ifdhal tetap menilai fakta yang ditemukan di lapangan belum cukup kuat untuk menyatakan peristiwa itu sebagai pelanggaran HAM berat. Ia menjelaskan secara teori sistematis dilihat dari dua aspek. Pertama, adanya kebijakan. Kedua, adanya suatu tindakan terpola (bila memang tak ada kebijakan). “Aparat menyiapkan ambulan dan lain sebagainya tak bisa dijadikan penunjuk terjadinya tindakan yang sistematis atau bukan. Itu aspek polisi dalam mengantisipasi adanya sesuatu. Bila mereka tak menyiapkan, nanti mereka bisa disalahkan,” jelasnya. Meski begitu, Ifdhal menegaskan belum ditemukannya ada pelanggaran HAM berat dalam peristiwa di Bima ini hanya sebagai kesimpulan sementara. Tim Komnas HAM masih terus bekerja melakukan kajian. “Unsur-unsurnya masih terus kami dalami,” jelasnya. Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin pernah mengingatkan media massa agar berhati-hati dan tak terburu-buru menyimpulkan sebuah peristiwa sebagai pelanggaran HAM berat. “Media jangan terlalu mudah memberi cap pelanggaran HAM berat,” ujarnya akhir bulan lalu. “Saya bukan memanjakan polisi untuk menembaki rakyat sesuka hati, kita harus lihat konteks peristiwa. Memblokir akses pelabuhan di saat memontum natal dan tahun baru selama 5 harus itu berakibat sangat besar. Barang-barang banyak yang tak sampai dan rusak,” pungkasnya ketika meluncurkan catatan akhir tahun Kemenkumham. Source : Hukumonline.com

9 Komentar :
Hartanto
29 Januari 2012 - 14:15:32 WIB

Sip..... semoga kunjungan di institusi berbobot ini dapat memicu semangat anti korupsi ....
sutarno
05 Februari 2012 - 02:03:40 WIB

pengalaman baru dan ilmu baru kunjungan di KPK ....
Angelina Jolie
31 Juli 2012 - 11:47:13 WIB

Situs Anda memberikan informasi yang bermanfaat untuk pembaca,
terima kasih dan salam semangat..
cerita lucu
05 September 2012 - 16:24:13 WIB

banyak bacaan dan ilmu yang menarik di sini, terimakasih, sukses selalu dan tetap berkarya
video lucu
05 September 2012 - 16:24:40 WIB

semoga menambah banyak faedah yang bisa di ambil
gemscool
12 Oktober 2012 - 14:45:20 WIB

wah... jangan kaya anggo dpr dong...
Obat Sakit Gigi
02 November 2012 - 02:06:02 WIB

Ketua ma juga bisa sakit gigi, jangan lupa minum obat sakit gigi tradisional
resetter canon mp258
11 November 2012 - 20:20:22 WIB

semoga hukum di indonesia semakin membaik
kata kata bijak
19 November 2012 - 16:07:48 WIB

sangat perlu nih memang laik udara biar aman
Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 


Langganan RSS


November, 2012
MSSR KJS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627 282930 



116068

Pengunjung hari ini : 5
Total pengunjung : 27423

Hits hari ini : 8
Total Hits : 116068

Pengunjung Online: 1



Penegakan Hukum Di Indonesia?

Sangat Baik
Sudah Baik
Kurang Maksimal
Sangat Buruk

Lihat Hasil Poling


1