DPR Minta Masukan Yusril Soal RUU Keistimewaan DIY

• Acara Peradilan (0)
• Hak Asasi Manusia (3)
• Hukum Keluarga (1)
• Hukum Pidana (1)
• Info Fakulltas (3)
• Klinik Hukum (1)
• Link Kerjasama Perpustakaan (1)
• Mahkamah Konstitusi (1)
• News (33)
• Seminar Nasional (1)

Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika (4141)

Term of Reference Seminar Nasional Membedah Sejarah Keistimewaan DIY ( Tinjauan Yuridis dan Politis) (3637)

Tarik Menarik dalam Menyusun Hierarki Perundang-Undangan (3433)

Penerimaan Mahasiswa Baru (1825)

Mekanisme Pemilihan Ketua MA Rawan Dipolitisasi (1506)

Menyukai fhwidyamataram.ac.id

kata kata bijak pada Program 100 Hari Menkominfo Tifatul

Obat Sakit Gigi pada DPR Minta Masukan Yusril Soal RUU Keistimewaan DIY

fb pada Program 100 Hari Menkominfo Tifatul

mivo tv pada Program 100 Hari Menkominfo Tifatul

kata mutiara pada Program 100 Hari Menkominfo Tifatul

Jurnal Internasional (89)

Jurnl Internasional (3judul) (43)

Jurnal Internasional (3judul) (89)

Legal protection to foreign investors (jurnal) (89)

Jurnal Internasional (89)

Jurnal Internasional (69)

Hukum Perdata (202)

Hukum Perdata (132)

COVER Wahyu Harini (112)

COVER USWATUN (88)

• 03 Juli 2011
PLKH FAKULTAS HUKUM ANGKATAN 2008

Sabtu, 26 Februari 2011 - 21:25:15 WIB
DPR Minta Masukan Yusril Soal RUU Keistimewaan DIY
Diposting oleh : Administrator
Kategori: News - Dibaca: 511 kali

TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Pemerintahan DPR melakukan rapat dengar pendapat dengan mantan Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, Kamis (24/2). Rapat ini dilakukan untuk meminta pandangan terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rapat antara Komisi dan pakar hukum tata negara itu dimulai sekitar pukul 10.30 WIB. Rapat dipimpin Ketua Komisi Pemerintahan, Chairuman Harahap.

Menurut Chairuman rapat dengan pakar dimaksudkan untuk memberi gambaran komprehensif berkaitan dengan pembahasan RUUK DIY agar penyusunan Undang-Undang bisa menganut tata cara pemerintahan dengan lebih baik. "Nanti di dalam pembahasan kita terbuka menerima semua pandangan supaya negara kita bisa lebih baik," kata Chairuman di sela rapat di Gedung Kura-Kura DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/2).

Siang ini, Komisi Pemerintahan juga mengundang pakar lainnya, yakni Adnan Buyung Nasution. Sebelumnya, Komisi telah meminta masukan dari pakar politik Universitas Indonesia, Maswadi Rauf.

Chairuman mengatakan, selain dengan para pakar, Komisi juga akan mengundang Sri Sultan Hamengku Buwono X. Rapat dengar pendapat dengan Sultan ini akan dilakukan sebelum Komisi melakukan kunjungan kerja ke DIY. Belum dijadwalkan kapan rapat dengan Sultan ini akan dilakukan.

Usai kunjungan ke DIY, kata Chairuman, Komisi akan membuat Daftar Inventaris Masalah (DIM). DIM ini nantinya akan diberikan ke pemerintah untuk dibahas kembali dengan DPR.

Amirullah
Sumber : tempointeraktif.com